BIDANG PERKOPERASIAN

Visi

Mewujudkan Lembaga Pemerintah yang berkualitas dan efektif serta dinamis dalam memberdayakan KUKM guna meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian

Misi

  1. Memberdayakan Koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dengan dilandasi semangat kerakyatan, kemartabatan, kemandirian dan otonomi daerah
  2. Melaksanakan pengawasan, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengendalian, perlindungan hukum bagi koperasi dan anggotanya serta bagi KUKM agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku
  3. Mewujudkan tumbuhnya Koperasi dan UKM yang berkualitas sehat dan mampu memberikan layanan yang baik kepada anggota dan masyarakat
  4. dMewujudkan wira usaha baru di kalangan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka mencapai peningkatan pada potensi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
  5. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif kepada Koperasi dan UKM dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi produktif guna pengembangan usahanya
  6. Meningkatkan kerjasama dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas , daya saing dan kemandirian Koperasi, UKM secara sistematis serta berkelanjutan.

Tujuan

  1. Meningkatnya partisipasi dan keterkaitan usaha anggota / masyarakat untuk menumbuh kembangkan Koperasi dan UKM
  2. Meningkatkan produktifitas daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan UKM dalam berbagai substansi dan kegiatan usaha
  3. Meningkatnya akses Koperasi dan UKM terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha
  4. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya yang produktif, kondusif serta  berdaya saing yang berkelanjutkan.
  5. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha Koperasi dan UKM
  6. Mengembangkan kerjasama dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM
  7. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel

Sasaran

  1. Meningkatnya kompetensi jajaran Dinas Koperasi, UKM dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan KUKM di Kabupaten Grobogan
  2. Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas secara ekonomis bekerja dengan berdaya guna dan berhasil guna, produktivitas yang tinggi serta sekaligus memberi manfaat yang optimal bagi anggotanya
  3. Meningkatnya efektifitas pengkajian untuk perumusan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan KUKM di Kabupaten Grobogan
  4. Meningkatnya efektifitas perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pemberdayaan KUKM di Kabupaten Grobogan
  5. Meningkatnya efektifitas dan kualitas pelayanan publik Dinas Koperasi, UKM
  6. Meningkatnya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan di bidang Koperasi dan UKM
  7. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan akuntabilitas pemberdayaan KUKM
  8. Meningkatnya kerjasama dan peran aktif masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Grobogan
  9. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja negara untuk pemberdayaan Koperasi dan UKM
  10. Terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif bagi pemberdayaan usaha Koperasi dan UKM pada berbagai lembaga pemerintahan di Kabupaten Grobogan
  11. Meningkatnya produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Grobogan
  12. Meningkatnya daya saing usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Grobogan
  13. Terwujudnya kondisi yang mampu memberikan perkuatan modal dan memfasilitasi tumbuhnya UKM baru di Kabupaten Grobogan

Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Grobogan.

Fungsi

  1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Penggabungan dan Pembubaran Koperasi
  2. Penyelenggaraan Akuntansi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  3. Penyelenggaraan tata cara penyertaan modal pada koperasi
  4. Penyelenggaraan dan Pengawasan kerjasama antar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta kerjasama dengan Badan Usaha lain.
  5. Penyelenggaraan dan pengawasan standart pelayanan minimal dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah
  6. Fasilitasi promosi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  7. Memfasilitasi permodalan manajemen kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  8. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidangnya
  9. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  11. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya
  12. Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan bagi Koperasi, UKM
  13. Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.
Go to top